NSN Siapkan BTS Frekuensi 800 MHz
Tempo - Rabu, 28 April
TEMPO Interaktif, Jakarta – Menjelang pelelangan spektrum dividen digital yang saat ini berlangsung di Jerman, Nokia Siemens Networks (NSN) mulai memproduksi modul frekuensi radio Flexi Multiradio Base Station untuk 800 MHz. Perangkat ini juga disiapkan untuk menggelar layanan LTE.
Multiradio Flexi Base Station adalah BTS LTE paling ringkas dan paling hemat energi yang ada di pasaran. Pita frekuensi 800 MHz sangat dibutuhkan untuk menggelar layanan LTE di daerah pedesaan. Pasalnya, frekuensi ini jangkauannya lebih luas, sehingga para operator dapat memenuhi target akses broadband bergerak mereka dengan biaya yang efisien.
Para operator juga dapat memperluas jangkauan layanan broadband bergerak mereka dengan memanfaatkan spektrum radio “Dividen Digital” yang tersedia, seiring peralihan dari TV analog ke TV terestrial digital yang tengah dilakukan di berbagai negara.
“Ketika berbagai negara beralih dari TV analog ke digital, mereka membebaskan spektrum yang dapat digunakan untuk jaringan bergerak,” ujar Thorsten Robrecht, head of LTE product management, Nokia Siemens Networks.
Menurutnya, sebagian negara besar di Eropa dan beberapa negara di Timur Tengah, Afrika dan Asia, tengah mengevaluasi pita frekuensi ini untuk penggelaran LTE. Menyadari peluang yang ditawarkan dividen digital ini bagi para operator, pihaknya senantiasa mengikuti perkembangan.
“Dan kini mulai memproduksi BTS yang beroperasi di pita frekuensi 800 MHz, dengan penggelaran komersial ditargetkan mulai pada semester kedua 2010,” ujar Robrecht melalui siaran pers perusahaan perangkat jaringan tersebut.
Jangkauan pita 800 MHz yang lebih jauh memungkinkan para operator untuk mencakup satu daerah tertentu dengan situs menara yang lebih sedikit jika dibanding frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Para operator yang menggelar LTE pada frekuensi 800 MHz dapat dengan mudah mencapai cakupan yang sama dengan jaringan GSM (900 MHz) dengan menggunakan BTS yang sudah ada.
Melihat potensinya untuk mencakup kawasan pedesaan dengan biaya yang efisien, serta penetrasi dalam ruangan yang lebih baik di kawasan perkotaan, para pemangku kepentingan industri dan regulator pada ajang World Radio Conference 2007 lalu setuju untuk menetapkan pita frekuensi 800 MHz untuk komunikasi broadband bergerak.
Dan, Jerman saat ini tengah melelang spektrum yang tersedia untuk operator. Langkah yang dilakukan Jerman tersebut diperkirakan akan segera diikuti negara-negara lain.
Nokia Siemens Networks berhasil menguji teknologi LTE untuk 800 MHz tahun lalu di pusat pengembangannya di kota Ulm, Jerman, dan Oulu, Finlandia, dengan menggunakan Multiradio Flexi Base Station.
Multiradio Flexi Base Station adalah BTS LTE paling ringkas dan paling hemat energi yang ada di pasaran. Pengiriman dimulai pada bulan September 2008 dan saat ini digunakan oleh mayoritas pelanggan WCDMA Nokia Siemens Networks.
Desainnya yang unik terdiri dari sebuah modul sistem umum (yang bekerja di semua gelombang frekuensi) dan sebuah modul frekuensi radio (RF) untuk frekuensi tertentu yang digunakan dalam jaringan. Modul RF untuk versi 800 MHz kini sedang dalam tahap produksi. Flexi Multiradio Base Station mendukung GSM/EDGE, WCDMA/HSPA dan LTE.
Menkominfo Jamin Kebebasan Pers dalam RPM Konten
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menjamin kebebasan pers tetap terjaga dalam draft Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia yang untuk sementara pembahasannya dihentikan.
“Katakan pada saya kalau ada pasal dalam RPM Konten Multimedia yang membelenggu kebebasan pers, akan saya coret,” kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan, pihaknya tetap siap dan terbuka menerima masukan dan koreksi dari kalangan masyarakat.
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) Konten Multimedia, kata dia, saat ini dihentikan pembahasannya sampai cooling down.
“Spiritnya adalah bagaimana meminimalisir konten berupa berita bohong, penipuan, sara, dan lain-lain,” katanya.
Dalam RPM Konten itu, ada Tim Konten Multimedia (TKM) yang tugasnya bukan untuk membatasi konten, tetapi memediasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat konten yang menipu, membohongi, mengandung pornografi, sara, dan lain-lain.
Menteri menambahkan, RPM tersebut disusun sejak 2006 sehingga memang ada kemungkinan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Ia sendiri mengakui belum sepenuhnya mempelajari isi RPM Konten Multimedia itu.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada Kemenkumham untuk diharmonisasi,” katanya.
RPM Konten Multimedia sempat menuai kritik dan protes dari komunitas Internet di Indonesia. Aturan tersebut dinilai dapat mengekang kebebasan berekspresi termasuk membelenggu kebebasan pers.
Ketua Maksi (Masyarakat Koalisi Komunikasi dan Informasi), Paulus Widiyanto, mengatakan, RPM Konten cacat hukum karena tidak diperintahkan oleh aturan yang ada di atasnya.
“Aturan ini cacat karena tidak diperintahkan aturan di atasnya, saya melihat RPM ini tidak layak untuk dilahirkan,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar RPM Konten dibatalkan saja karena isinya pun merupakan kompilasi dari UU yang sudah ada, salah satunya tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kita tutup buku saja untuk RPM Konten,” katanya.
Broadband, Jalur Pita Lebar Menuju Gerbang Kemakmuran?
Jakarta (ANTARA News) – Mari mempertanyakan sebuah hipotesis, investasi di sektor telekomunikasi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Boleh jadi hipotesis tersebut terbukti shahih di negara-negara maju. Namun, bagaimana dampaknya di negara berkembang termasuk Indonesia.
Inilah faktanya: dampak meluasnya penetrasi sambungan telekomunikasi broadband (jalur pita lebar)terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata masih harus dipertanyakan. Baca lebih lanjut »
